Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Dimana Undang-Undang ini mengatur tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya dan Kota Sorong. Namun untuk Provinsi Irian Jaya Barat ini baru mulai beroperasi sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat yang mengkonkritkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Untuk mempertegas semua itu, maka pada tanggal 6 Pebruari 2003 ditandai pula dengan Pembukaan Selubung Papan Nama Provinsi Irian Jaya Barat. Nama Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) ini terus berjalan sampai terjadi perubahan nama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ikut dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjalankan fungsinya dalam bidang Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 4 Tahun 2009., Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.