Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ( UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Tujuan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah.

Komponen Dana Perimbangan

  1. Bagi Hasil Pajak (DBH), adalah dana yang bntase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Bagi Hasilersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka perse Pajak antara lain : Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, Pasal 29 dan Pasal 21.
  2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam antara lain : Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provinsi Sumber Daya Hutan, Iuaran Tetap (Land-Rend), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pertambangan Minyak dan Pertambangan Gas Bumi.
  3. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapartan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  4. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.